SEMINAR LITERASI DIGITAL DI DESA KLAYAN, KOLABORASI HAM LAW & JUSTICE DAN KKN 37 UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON


SEMINAR LITERASI DIGITAL DI DESA KLAYAN, KOLABORASI HAM LAW & JUSTICE DAN KKN 37 UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

HAM Law & Justice berkolaborasi dengan KKN 37 UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dalam kegiatan Seminar Literasi Digital di Desa Klayan. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menggunakan teknologi digital secara cerdas, aman, dan bertanggung jawab di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat.

Kehadiran teknologi digital telah memberikan banyak kemudahan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari komunikasi, pendidikan, transaksi ekonomi, hingga akses terhadap berbagai informasi. Namun, kemudahan tersebut juga disertai dengan berbagai risiko, seperti penyebaran berita bohong, penipuan daring, pencurian data pribadi, hingga penyalahgunaan media sosial. Karena itu, kemampuan masyarakat dalam memahami dan menggunakan teknologi secara bijak menjadi semakin penting.

Melalui seminar literasi digital ini, masyarakat Desa Klayan diberikan pemahaman bahwa penggunaan teknologi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengoperasikan perangkat, tetapi juga bagaimana seseorang mampu bersikap kritis dan bertanggung jawab ketika berada di ruang digital.

Materi yang disampaikan menyoroti sejumlah persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat, seperti pentingnya memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya, menjaga kerahasiaan data pribadi, menggunakan media sosial secara bijaksana, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus kejahatan digital. Masyarakat juga didorong untuk memahami bahwa setiap aktivitas di ruang digital dapat menimbulkan konsekuensi, baik secara sosial maupun hukum.

Kolaborasi antara HAM Law & Justice dan KKN 37 UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon menunjukkan bahwa edukasi hukum dapat dilakukan melalui pendekatan yang dekat dengan kebutuhan masyarakat. Literasi digital tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau lembaga pendidikan, tetapi juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak agar masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup untuk menghadapi perkembangan teknologi.

Literasi digital memiliki kaitan erat dengan ketentuan hukum mengenai informasi dan transaksi elektronik. Salah satu dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Peraturan tersebut mengatur berbagai aspek penggunaan informasi dan transaksi elektronik serta memberikan landasan hukum terhadap aktivitas masyarakat di ruang digital.

Selain itu, perlindungan terhadap data pribadi diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang ini menjadi dasar penting dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi seseorang sekaligus mengatur kewajiban pihak yang melakukan pemrosesan data pribadi.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital harus disertai dengan kesadaran terhadap hak, kewajiban, keamanan, dan tanggung jawab hukum. Dengan demikian, literasi digital menjadi bagian penting dalam membangun masyarakat yang tidak hanya melek teknologi, tetapi juga memahami batasan dan konsekuensi hukum dalam penggunaannya.

Seminar Literasi Digital di Desa Klayan yang merupakan kolaborasi HAM Law & Justice dan KKN 37 UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pengetahuan yang diperoleh melalui kegiatan ini diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menggunakan media sosial, mengakses informasi, berkomunikasi, dan melakukan aktivitas lainnya di ruang digital.

Melalui kegiatan edukasi seperti ini, masyarakat diharapkan semakin mampu memanfaatkan teknologi sebagai sarana yang memberikan manfaat, sekaligus menghindari berbagai risiko dan pelanggaran hukum di dunia digital. Literasi digital pada akhirnya bukan hanya soal kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga tentang membangun sikap yang bijak, kritis, aman, dan bertanggung jawab dalam setiap aktivitas digital.


Muhammad Abyan, S.H

Akademisi | Paralegal

Lokasi: Cirebon, Kota Cirebon, Jawa Barat, Indonesia

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Demonstrasi Bukan Sekadar Aksi Massa: Menguji Batas Kekuasaan Negara dan Hak Warga Negara

Gambar
  Demonstrasi Bukan Sekadar Aksi Massa: Menguji Batas Kekuasaan Negara dan Hak Warga Negara         Ketika ribuan orang turun ke jalan, persoalannya tidak sesederhana jalanan menjadi macet atau aparat harus mengamankan kerumunan. Demonstrasi adalah salah satu cara masyarakat berbicara ketika saluran formal dianggap belum cukup untuk menyampaikan keresahan. Menjelang 27 Agustus 2026, sejumlah kelompok masyarakat dan mahasiswa kembali merencanakan aksi di depan Gedung DPR/MPR RI. Salah satunya adalah Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) yang menyatakan akan membawa sejumlah tuntutan dan memperkirakan sekitar 1.000 massa hadir. Di sisi lain, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu juga merencanakan aksi dengan tuntutan antara lain percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa demonstrasi bukan sekadar persoalan jumlah massa. Ada persoalan yang jauh lebih mendasar: ketika rakyat turun ke jalan untuk menyampaikan kritik, sampai di ma...
Baca selengkapnya

PENDAMPINGAN ADMINISTRASI PERKARA PERCERAIAN

Gambar
  PENDAMPINGAN ADMINISTRASI PERKARA PERCERAIAN      HAM Law and Justice memberikan pendampingan hukum dalam proses administrasi perkara perceraian di wilayah Brebes. Pendampingan ini dilakukan sebagai bentuk pelayanan hukum kepada masyarakat yang sedang menghadapi proses perceraian, khususnya dalam memahami tahapan administrasi dan persyaratan yang perlu dipenuhi sebelum perkara diajukan ke pengadilan. Dalam praktiknya, proses perceraian tidak hanya berkaitan dengan persoalan hubungan antara suami dan istri, tetapi juga membutuhkan pemahaman mengenai prosedur hukum dan kelengkapan administrasi. Oleh karena itu, pendampingan diberikan agar klien dapat memahami dokumen yang diperlukan, mekanisme pendaftaran perkara, serta tahapan administrasi yang harus dilalui sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam kegiatan pendampingan tersebut, HAM Law and Justice membantu klien dalam mempersiapkan dan memeriksa kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk proses perkara perceraia...
Baca selengkapnya

Koordinasi dengan BPSK Indramayu Terkait Tindak Lanjut Permasalahan Konsumen

Gambar
 Koordinasi dengan BPSK Indramayu Terkait Tindak Lanjut Permasalahan Konsumen Penyelesaian permasalahan konsumen membutuhkan pemahaman yang baik terhadap hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia. Dalam praktiknya, tidak semua persoalan harus langsung dibawa ke jalur pengadilan. Terdapat mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat ditempuh sesuai dengan karakter dan pokok permasalahan. Sebagai bagian dari proses pendampingan hukum, HAM LAW & JUSTICE melaksanakan koordinasi dengan pihak Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Indramayu . Koordinasi tersebut dilakukan dalam rangka membahas tindak lanjut permasalahan pelayanan khusus yang sebelumnya dialami oleh seorang konsumen dalam memperoleh layanan perbankan di BRI Unit Segeran, Indramayu . Langkah koordinasi ini menjadi bagian dari upaya untuk memahami persoalan secara lebih menyeluruh sekaligus menentukan mekanisme penyelesaian yang sesuai deng...
Baca selengkapnya